PEKANBARU— Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) menyampaikan kekecewaan dan kemarahannya atas kebijakan rekrutmen magang dan lowongan kerja yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat tempatan di Riau, khususnya generasi muda di wilayah Rumbai. Dalam berbagai kesempatan, perusahaan milik negara ini justru lebih banyak membuka akses kepada mahasiswa, pemagang dan tenaga kerja dari luar daerah yakni dari Pulau Jawa, sementara pemuda tempatan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
“Ini bukan lagi soal persaingan sehat tapi masalah akses yang sengaja tidak dibuka untuk kami. Setiap tahun anak-anak Riau lulus dari kampus-kampus terbaik, tapi lowongan magang maupun kerja di PT.PHR malah dari orang luar. Hal ini diskriminasi terselubung yang sudah terlalu lama dibiarkan,” Kata Syafrizal Ujang, dalam keterangan resminya kepada wartawan.
FPRB menyebutkan bahwa masyarakat tempatan saat ini hanya diberikan ruang sebagai buruh kasar dengan sistem kerja yang tidak manusiawi — upah minimum, tanpa lembur, tanpa jaminan jenjang karier, dan tanpa penghargaan atas keterikatan sosial mereka terhadap daerah operasi migas tersebut.
“Kami bukan anti-mahasiswa dan tenaga kerja luar daerah tapi jangan sampai masyarakat lokal dipinggirkan di tanah yang sudah puluhan tahun dikuras kekayaannya. Apakah ini bentuk nyata dari keberpihakan negara? Kami hanya ingin keadilan. Kami tidak ingin menjadi pengemis pekerjaan di tanah sendiri,” lanjutnya.
FPRB Mendesak:
1. Transparansi dan kuota jelas untuk pemuda tempatan dalam program magang dan rekrutmen kerja di PHR.
2. Evaluasi mendalam oleh Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD terhadap sistem rekrutmen dan kemitraan kerja PHR.
3. Pemberdayaan kampus-kampus lokal melalui kemitraan nyata, bukan simbolik, dengan perusahaan besar yang beroperasi di Riau.
4. Kebijakan afirmatif (diskresi positif) bagi pemuda Riau agar memiliki posisi strategis, bukan hanya buruh lapangan.
“Kami tidak ingin terus-menerus dianggap tidak mampu. Ketika akses ditutup dan kesempatan hanya diberikan ke luar daerah, bagaimana anak-anak kami bisa membuktikan diri? Kalau perlu, kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan ini,” seru sejumlah pengurus FPRB.
FPRB juga menyatakan siap membuka ruang dialog dengan manajemen PT.PHR, pemerintah daerah, dan pihak terkait, namun dengan syarat harus ada perubahan nyata dan komitmen tertulis dari PT.PHR. Tidak ada lagi janji manis yang berujung pada pembiaran struktural.
Perwakilan PT.PHR bidang Keshiconcert, Cindy, saat di hubungi media ini di nomor +62813-9887*** belum bersedia mengangkat .***
